PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Tedi Sudrajat

Abstract


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional. Salah satunya adalah jaminan kesehatan melalui pengelolaan oleh BPJS Kesehatan. Dalam tataran implementatif, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan di bidang ketenagakerjaan, khususnya dari pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Oleh karena itu tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dalam program BPJS Kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa data dilakukan secara normatif kualitatif melalui latent content analysis dengan instrumen penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, pemerintah membentuk BPJS kesehatan guna menjamin kesehatan bagi pekerja melalui penerapan layanan dalam Fasilitas Pelayanan Keshatan (fasyankes) secara berjenjang dari tingkat pertama ke  tingkat lanjut. Bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan cara memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan  memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.  Jika terdapat persoalan hukum, terdapat upaya hukum melalui pengaduan kepada unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta, melalui mediasi ataupun melalui pengadilan. 
 
Kata kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.