KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Kikin Windhani

Abstract


Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Untuk keperluan analisis, dilakukan pencarian data laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, serta data pendukung lain dari lama Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.  Data yang digunakan untuk analisis data meliputi data APBD pemerintah kabupaten/kota serta alokasinya untuk belanja pegawai, belanja yang berorientasi kepada penguatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta belanja yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa: (1) Hampir semua pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase 25% sampai dengan 60%. Sebanyak 4 pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan belanja pegawai yang menghabiskan lebih dari 60% dari total APBD. (2) Seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang cukup untuk sektor penguatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, dan fasilitas umum.  Hampir seluruh pemerintah kabupaten kota membagi alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut di atas pada kisaran antara 10% sampai dengan 40%.  Hanya 2 pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 8%, yaitu pemeritnah Kabupaten Temanggung dan pemerintah Kota Semarang. (3) Alokasi anggaran peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan skor HDI masyarakat Jawa Tengah. sedangkan alokasi anggaran pendidikan tidak cukup signifikan untuk meningkatkan HDI masyarakat. Kata kunci : alokasi anggaran, pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah, kesejahteraan masyarakat

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.