POLITIK HUKUM INDONESIA UNTUK MENANGGULANGI ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING DAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI BIDANG PERIKANAN

Aryuni Yuliantiningsih

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk  melakukan analisis perlunya penguatan politik hukum perikanan di Indonesia untuk menanggulangi TOC in fishery pada level nasional dan internasional. Pada level nasional perlu penguatan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan sumber data sekunder dan analisis bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat empat hal yang perlu dirubah. Pertama, memperluas kategori kejahatan perikanan menjadi kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan, kedua menambah rumusan sanksi bagi pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir dengan ancaman sanksi hukuman minimal empat tahun penjara atau lebih, Ketiga memperluas kewenangan pengadilan perikanan untuk mengadili kejahatan di bidang perikanan, dan keempat merumuskan secara jelas mengenai tanggung jawab korporasi. Pada level internasional, Pemerintah Indonesia perlu menggunakan terminologi hukum yang memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat internasional yaitu crime in fishery sector.Terminologi ini menunjukkan bahwa crime in fishery bukan merupakan suatu kejahatan yang baru karena kejahatan-kejahatan tersebut telah diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional Hal yang baru hanya menyangkut sektornya saja yaitu  sektor perikanan. Saat ini telah terdapat landasan hukum kerjasama penanggulangan crime in fishery dalam skala regional yang diatur dalam Jakarta Concord 2017.  Mutual Legal Assitance merupakan instrumen kerjasama yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk menanggulang kejahatan di bidang perikanan
Kata kunci : Politik hukum, IUU Fishing, TOC,  Indonesia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.