PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)

Alef Musyahadah Rahmah

Abstract


Tujuan khusus penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan hambatan dalam pengawasan yang mencegah budaya korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD meliputi pengawasan dalam tahap perencanaan, pengawasan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dalam tahap penatausahaan, pengawasan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dalam tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik dengan keterlibatan BPD dalam merencanakan APBDes melalui Musrembugdes, demikian juga pengawasan dalam tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Akan tetapi pengawasan dalam pelaporan dan pertanggungjawabanbelum terlaksana karena BPD tidak pernah mendapatkan RKPJ dari Pemerintah Desa. Hambatan yang muncul dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mencegah budaya korupsi antara lain sumber daya manusia dari BPD yang kurang memahami hak dan wewenangnya, budaya hukum aparat pemerintah desa yang arogan dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi jalannya pemerintah desa.
Kata kunci : pengawasan, dana desa, BPD, hambatan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.