PENGINTEGRASIAN DATA KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DESA BANTARWUNI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Nayla Alawiya, Ulil Afwa, Saryono Hanadi, MI Wiwik Yuni Hastuti, Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris PS

Abstract


Dokumen kependudukan memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Faktanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan baru akan mengurus pada saat ada keperluan. Hal ini  sebagaimana terjadi pada warga Desa Bantarwuni,  Kembaran, Banyumas. Upaya pengintegrasian data kependudukan sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Desa Bantarwuni dilakukan melalui  program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarwuni mengenai pentingnya pengintegrasian data kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan di dalam kehidupan bermasyarakat/sosial. Program sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi; metode media promosi; metode angket; dan metode pendampingan. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian data kependudukan agar terwujud tertib administrasi kependudukan. Pengukuran indikator keberhasilan pengabdian dilakukan dengan menilai hasil diskusi terhadap materi yang telah disampaikan oleh tim baik  tanya jawab selama pemberian materi oleh tim Pengabdi maupun pertanyaan stimulus kepada peserta pada akhir sesi.


Full Text:

42-49

References


Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk. 2009. Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, hlm. 8

Marselli, Aldila, Untung Sri Hardjono dan Amalia Diamantina.2016. “ Upaya Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan DOkumen Kependudukan di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan”. Diponogoro Law Journal. Vel 5 No 3. hlm. 16

Usman, Atang Hermawan, 2014, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, hlm. 28.

Purwantri, Tri dan Ren Suharyadi. 2018. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)”. Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 7. No 1 .hlm. 1

Soekanto, Soerjono. 2002. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring


Refbacks

  • There are currently no refbacks.