PENGEMBANGAN POSDAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Ahmad Sabiq, Agoeng Nugroho

Abstract


Proses pembangunan di daerah otonomi baru penting untuk terus di dukung secara partisipatif sehingga permasalahan, potensi dan prospek di masyarakat dapat dibuat dalam bentuk pemberdayaan. Terdapat tiga pilar pemberdayaan yang sudah teruji dapat mensejahterakan masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terhimpun dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengembangan Posdaya di daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian menggunakan studi kasus, pengumpulan data melalui observasi langsung, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan Participatory Decision Making (PDM). Pemilihan  informan secara purposif yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pengurus Posdaya. Lokasi penelitian di Desa Cintaratu dan Desa Karangbenda yang diproyeksi akan menjadi pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran. Penelitian menggunakan analisis interaktif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi, verifikasi, triangulasi, katagorisasi, penyajian data dan keseimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Posdaya baru berdiri selama dua tahun, sehingga masih membutuhkan program pemberdayaan secara komprehensif mulai penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan khususnya tentang manajemen Posdaya, pembuatan program dan peningkatan kompetensi pengurus bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (2) Posdaya bidang ekonomi menjadi potensi prospektif yang dapat dikembangkan dengan pemberdayaan dan kemitraan yaitu khususnya lokasi wisata alam Jojogan yang dapat menjadi bagian dari paket destinasi wisata Pangandaran.

Kata kunci: daerah otonomi, kemitraan, masyarakat, pembangunan desa, posdaya


Full Text:

PDF

References


Amin, M. 2012. Konsep Dakwah Melalui Program Posdaya Berbasis Masjid: Suatu Kajian Metode Dakwah bi al-Hāl. Jurnal Dakwah Tabligh. 13(1): 97-108.

Fiati, R., & Latifah. N., 2013. Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Desa Mandiri Menggunakan FMADM. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer. Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unnes, 23 November 2013, 137-141. ISBN 978-602-14724-4-6

Hidayat, S. 2007. Too Much Too Soon: Local State-Elite’s Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesia’s Regional Autonomy, Pt. Rajwali Press. Jakarta.

Hidayati, E. 2013. Efektivitas KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid Bagi Pemberdayaan Masyarakat. Ar-Risalah, 12(2):12-23.

Mardikanto, T & Soebiato, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung .

Moleong, L.J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya. Bandung.

Mujiburrahmad & Firmansyah. 2014. Hubungan Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kasus Kampung Sengked, RT 03/RW 03 Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor). Jurnal Agrisep. 15(1): 47-66.

Muljono, P. 2010. Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga). Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. 23(1): 9-16.

_________., Sadono, D., & Burhanuddin. 2016. Evaluasi Kinerja Posdaya sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. 18(2): 123-130.

Naufal, A & Kusumastuti, Y.I. 2010. Evaluasi Program Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) : Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan, 6(2): 1-16.

Nugroho, P., Yusuf, M., & Suryono. 2013. Strategi Pengembangan Ekowisata di Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Pasca Tsunami. Journal Of Marine Research. 2(2): 11-21.

Purwaningsih E. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jantra Jurnal Sejarah dan Budaya. 3(6) : 443-352.

Ratnawati T., Afdlal., Letty., Nyimas., Latifah, A. 2009. Studi Tentang Pemekaran Daerah : Pemetaan Problematika Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya di Daerah-Daerah Pemekaran Era Reformasi: Upaya Menuju Penyusunan Konsep Alternatif . LIPI Pr. Jakarta

__________.,.2010. Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi : Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik : Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Pustaka Pelajar, Edisi 21 : 114-134. ISSN 0854-6029. Yogyakarta .

Sari, D.R. 2018. Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. [Internet] di unduh http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1248-

menyoal-moratorium-pemekaran-daerah

Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R.W.E. 2011. Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga: Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 9(2): 17-27.

Sopandi, A. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. Jurnal Kybernan. 1(1): 40-56.

Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. 2016. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. 31(2): 367-378 .

Syamsuadi., &. Zainuddin, M. 2018. Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial dan Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2(2): 98-109.

Triyono, A. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap. Jurnal KomuniTi, 9(2): 11-121.

White R . Patel. 2004. Participatory Message Making wiht Video : Revelations from Studies in India and the USA. White S A, Nair K S, Ascroft J, editor. Participatory Communication : Working for Change and Development. New Delhi, Thousand Oaks, Sage Publication. London.

Sumber lain:

http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/apr/05/3778/seluruh-fraksi-setujui-pembentukan-19- daerah-otonom-baru.“Seluruh Fraksi Setujui Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru”, diakses 3 Februari 2018.

http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2012/okt/25/4612/dpr-setujui-ruu-pembentukan-5-daerahotonom-baru. “DPR Setujui RUU Pembentukan 5 Daerah Otonomi Baru”, diakses 3 Februari 2018.

Peraturan Pemerintah No 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.