MEMBANGUN LINGKUNGAN INTEGRTIAS PENGADILAN UNTUK MELAWAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Hibnu Nugroho

Abstract


Lembaga pengadilan merupakan harapan tertinggi para pencari keadilan untuk mempertahankan hak-haknya yang terlanggar, para hakim sering disebut sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Profesi hakim bukan sekdar sebagai sebuah profesi semata namun merupakan profesi terhormat yang harus dijaga kehormatannya. Sebagai sebuah profesi maka hakim sebenarnya terikat pada kode etik, disisi lain peraturan yang mengatur tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016. ICW mencatat sejak 20122019, setidaknya sudah ada 20 Hakim yang terlibat praktik korupsi. Pengadilan yang korup akan menyebabkan hancurnya kepercayaan masyarakat serta pelanggaran atas hak-hak sipil warga negara, oleh sebab itu timbul pertanyaan kandala apakah yang dihadapi oleh pangadilan dalam menerapkan ketentuan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri dan bagaimanakah model pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Makalah ini bertujuan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencegahan gratifikasi di Pengadilan serta bagaimanakah model pecegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dilakukan di instansi Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pengadilan, grativikasi


Full Text:

PDF

References


Nurhalimah, Siti. 2017, Integritas Hakim di Indonesia. Buletin Hukum dan Keadilan Adalah, Volume 1 Nomor 8, Februari 2017 . Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Rahardjo , Satjipto. 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta .

Siregar, Bismar. 1983. Hukum Acara Pidana. Penerbit Bina Cipta. Bandung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.