PERLINDUNGAN HUKUM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/BURUH PUTTING OUT SYSTEM

Siti Kunarti, Supriyanto Supriyanto

Abstract


Upah adalah sebagai imbalan pekerja sering menjadi persoalan dalam hubungan industrial. Penelitian ditujukkan terhadap perlindungan pengupahan pada pekerja Putting out system yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah, disebabkan keberadaan pekerja/buruh (atau yang melaksanakan bagian-bagian produksi),ada pada kalangan usaha yang menengah dan bahkan mikro. Perjanjian kerja dilakukan secara lisan sering memunculkan hak dan kewajiban yang tidak jelas serta ketidak pastian hukum pekerja. Ukuran upah minimum sering terabaikan bagi mereka yang hasil kerjanya tidak target, hal ini tentunya menjadi persoalan ketika upah tidak sampai pada tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mendasarkan norma dan kaidah perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan dalam regulasi ketenagakerjaan tentang pengupahan pekerja puting out system secara eksplisit pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keadaan seperti ini diperlukan adanya suatu konsep perlindungan hukum pengupahan yang tepat dalam menata regulasi pengupahan ditengah pasar kerja fleksibel yang tidak bisa dihindari di era industrialisasi 4.0. Oleh karena itu perlunya segera dibuat kebijakan pemerintah yang melindungi pekerja putting out system dalam pengupahan agar kesejahteraan pekerja terlindung

Kata Kunci: Perlindungan, upah, putting out system


Full Text:

PDF

References


Busyro Muqoddas,Moh, et. al. (ed.), 1992. Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta.

Chotidjah, Nurul , 2003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi 4 (3).

Charda , Ujang S, 2010. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Pekerjaan Terburuk, Jurnal Ilmu Hukum, FH.UNISBA. VOL . XII . NO. 2.

George Rogers, Taylor, (1989) [1951]. Revolusi Transportasi, 1815–1860. New York: Rinehart & Co. (diterbitkan ulang: Sharpe). ISBN 978-0-87332-101-3.

Hakim,Abdul, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Citra. Adhitya Bakti, Bandung.

HR Ridwan., 2006. Hukum Administrasi Negara,Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kunarti, Siti. 2009. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsorcing)Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Dinamika Hukum 9(1).

M Nur Huda, 2019. “Pekerja Rumahan Tuntut Hak Sebagai Buruh”, http://jateng.tribunnews.com/2015/12/14/pekerja-rumahan-tuntut-hak-sebagai-buruh, diakses pada tanggal 28 Mei 2019

Manan, Abdul , 2005. Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Solechan , 2018. Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara Putting Out System , Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621,hlm 386389

Sudrajat, Agung,2019. "Putting Out System (POS): Secarik Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja” https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/”putting-out-systempos-secarik-analisis-resiko-kesehatandan-keselamatan-kerja/, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Surtiyah, Ken, 1997. Pengorbanan Wanita Pekerja Industri dalam Sangkan Paran Gender, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Warasih, Emi, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,Suryadaru Utama, Semarang.

Radjagukguk, Erman, 2003. Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Jurnal Hukum Bisnis 22(5).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.