KEBIJAKAN PENGATURAN HAK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BPD PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Alef Musyahadah Rahmah, Nayla Alawiya

Abstract


Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan di BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas berupa : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (4) dan (5). Perda Banyumas sudah mengatur keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, akan tetapi dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan baru, dimana dalam Pasal 73 mengamanatkan pembentukan Perda sebagai peraturan pelaksana Permendagri tersebut, maka Perda Banyumas tentang BPD perlu diganti menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Melalui Permendagri tersebut lebih keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD lebih mendapatkan kepastian hukum sebab perempuan diberi kuota 1 (satu) orang sebagai pengurus dalam keanggotaan BPD.

Kata kunci : pengaturan, keterwakilan perempuan, BPD, pemerintahan desa


Full Text:

PDF

References


Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rahardjo, Satjipto, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, Hadjon, Philipus M. 1987, Perlndungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 2. Setiono, “Rule of Law”, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3. Struktur+organisasi+BPD+di+kabupaten+banyumashttps://www.google.com/search?hl=in&source =hp&ei=1ccHXIQlydyBIHirZAD&q=

Sukhoyya, Ahmad Wildan dkk, Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender, Jurnal Diponegoro Law Journal, 7(1) : 75.

Syamsuddi, Aziz 2011, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 14-15.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.