ANALISIS KUALITAS SDM: PENINGKATAN AKUNTABILITAS DANA DESA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA

Christina Tri Setyorini, Dewi Susilowati

Abstract


Penelitian ini memfokuskan pada analisis kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan akuntabilitas dana Desa untuk pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penunjang utama jalannya aplikasi anggaran dana desa. Pengadaan barang dan jasa merupakan pintu keluarnya dana desa yang diperoleh dari APBN yang rentan disalahgunakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. Salah satu penyebab utama penyalahgunaan dana desa adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). SDM sebagai pengelola harus memenuhi kualifikasi tertentu. Tujuan khusus penelitian ini adalah meminimisasi risiko yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu pengadaan barang dan jasa. Pada penelitian ini mengidentifikasi masalah pengadaan barang dan jasa secara swakelola, dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 dari perspektif perangkat desa di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi partisipatif, wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Hasil penelitian memuat temuan secara jelas tentang permasalahan SDM yang terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya meliputi kemampuan memahami peraturan yang tumpang tindih dan sering berubah, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan wirausaha.


Kata kunci: akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang dan jasa swakelola.


Full Text:

PDF

References


Azam. (2017, September 16). Serapan Dana Desa Tahap I Di Kota Batu Masih Minim, Kenapa? Malang Today. Diakses dari https://malangtoday.net/

Fauziah, Nisa. (2016, November 8). Potensi Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari http://jdih.bppt.go.id/

Hardi, Mohamad. (2016, April). Resiko/ Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa. Diakses dari http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/04/

Haryanto, Fredy. 2015. Dampak Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pada Penyajian Laporan Keuangan. Sinergi, Edisi 1

Kusuma, Hendra. 2018. Serapan Dana Desa Masih Rendah. https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4303850/serapan-dana-desa-masihrendah?_ga=2.210029330.68670906.1572512244-619493043.1480569695

Lestyowati, Jamila. (2015, Mei 07). Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Haruskah Swakelola? Diakes dari http://www.bppk.depkeu.go.id/id/publikasi/artikel/

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2019. hlm.31

Nurulliah, Novianti. 2019. Penyerapan Dana Desa Dinilai Bagus, tapi Belum Inovatif, Pikiran Rakyat, 6 April.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia N0.6 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang Desa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.